Outsourcing Pekerja Keamanan

Di akhir tahun 2009, Apartemen Permata Eksekutif telah menon-aktifkan karyawan internal mereka di bagian keamanan. Sebagai penggantinya, mereka menggunakan jasa pihak luar atau oursourcing untuk layanan keamanan di lingkungan Apartemen. Sejak bulan Januari 2010, menurut keterangan salah satu Komandan Regu Satuan Pengamanan (SatPam), total pekerja Satpam ini sebanyak 25 orang yang terbagi menjadi dua waktu kerja. Terakhir diterima informasinya, mereka menggunakan sistem 2-2-2, yaitu, 2 hari masuk siang, 2 hari masuk malam dan 2 hari libur. Satu shift mereka bekerja non-stop 12 jam.

Seperti biasanya, hal-hal seperti ini baik penghuni maupun pemilik unit apartemen tidak diajak untuk bermusyarawah oleh pihak Building Management. Sehingga keputusan ini memang secara sepihakdari pihak Building Manajemen. Namun demikian, ada hal positif yang dirasakan setelah penggantian semua pekerja Satpam ini. Mereka cenderung lebih resposif, antusias dan kooperatif.

image: courtesy of amikom.ac.id

Kebakaran di Tower 2

Hari ini Rabu 16 Desember 2009 jam 22:00 WIB, hampir terjadi kebakaran di Apartemen Permata Eksekutif. Kejadian ini diketahui oleh penghuni Tower 2 unit 7K, yaitu atas munculnya asap dari lubang pembuangan air di kamar mandi dan baunya yang menyengat. Dari informasi yang diperoleh kebakaran berasal dari unit 5K. Menurut para penghuni di tower 2, asap tersebut berasal dari kompor penghuni unit apartemen 5K yang tidak dimatikan.

Mulanya, asap yang dilaporkan penghuni unit 7K tidak digubris oleh pihak Satuan Pengamanan (Satpam) Apartemen Permata Eksekutif. Namun setelah penghuni Unit 7K semakin curiga, akhirnya teknisi apartemen diminta untuk memeriksa setiap unit di sekitar unit 7K. Dan akhirnya ditemukan bahwa penghuni Tower 2 Unit 5K memang lupa mematikan kompor saat merebus air.

Acara Silaturahmi Penghuni Apartemen

Beberapa penghuni dan pemilik unit Apartemen Permata Eksekutif secara swadaya mengadakan acara silaturahmi dan berbuka puasa bersama pada tanggal 22 Agustus 2009. Acara yang diselenggarakan di lobi tower II Apartemen Permata

Eksekutif ini atas undangan dari

salah satu penghuni unit Apartemen Permata Eksekutif.

Menurut salah satu inisiator, acara ini diadakan demi menggalang dan mempertemukan para penghuni Apartemen Permata Eksekutif secara informal. Ternyata yang hadir dalam acara ini bukan hanya pemilik dan penghuni Apartemen Permata Eksekutif, namun juga karyawan Building Management dari bagian security, engineering, dan cleaning

service, serta karyawan tenant seperti Superindo turut hadir demi mengakrabkan diri dengan para penghuni Apartemen Permata Eksekutif.

Meski tanpa seremoni khusus, acara yang dimulai sejak pukul 17.30 WIB ini cukup mendapatkan respon yang baik dari penghuni Apartemen Permata Eksekutif. Hal ini terlihat hingga pukul 20.30 WIB para penghuni Apartemen Permata Eksekutif yang hadir masih enggan meninggalkan lokasi acara.

Upaya Hukum

Sejak Building Management secara sepihak menaikkan kenaikan tarif listrik dan service charge, hal ini membuat beberapa pemilik dan penghuni unit Apartemen Permata Eksekutif menanyakan langsung hal tersebut kepada pihak PT. Universal Dwikarya yang berkantor di salah satu blok gedung di lingkungan Apartemen Permata Eksekutif, Jakarta Barat. Namun sayangnya hal ini menimbulkan kejadian yang tidak menyenangkan dari kedua belah pihak.

Pihak PT. Universal Dwikarya melalui Jessica sebagai salah satu karyawannya melaporkan hal ini kepada pihak kepolisian atas perbuatan kurang menyenangkan di kantornya. Sementara itu, pihak pemilik/penghuni unit Apartemen Permata Eksekutif mengambil upaya hukum atas dugaan penipuan dengan timbulnya kenaikan tarif listrik dan tarif Service Charge di lingkungan Apartemen Permata Eksekutif.

Dugaan-dugaan tersebut muncul karena sejak pertama kali para pemilik dan penghuni Apartemen Permata Eksekutif meminta kejelasan dan transparansi Laporan Keuangan pihak Building Management (PT. Universal Dwikarya) hingga saat ini belum membuahkan hasil. Menurut salah satu pemilik unit di Tower II lantai 7, ada beberapa fasilitas umum yang seharusnya dibangun sejak awal pembangunan Apartemen Permata Eksekutif, baru saat ini dikerjakan. Dugaan lainnya adalah keberadaan Jessica saat itu selaku pihak Marketing Apartemen Permata Eksekutif ternyata merangkap sebagai General Manager Apartemen Permata Eksekutif serta beberapa jabatan lainnya. Menurut surat kontrak pembelian unit Apartemen Permata Eksekutif tertuliskan bahwa Apartemen Permata Eksekutif tidak masuk dalam kelas Kondominium. Namun berdasarkan daftar tarif air dan listrik di Jakarta, tarif air dan listrik yang dibebankan kepada setiap pemilik/penhuni Apartemen Permata Eksekutif adalah sama dengan tarif Kondominium.

Beberapa penghuni telah sepakat untuk membawa permasalahan ini kepada permasalahan hukum. Melalui upaya hukum diharapkan transparansi dan keadilan dapat ditegakkan di lingkungan Apartemen Permata Eksekutif.

Para Penghuni Menolak Kenaikan Tarif

Sekali lagi para penghuni unit Apartemen Permata Eksekutif menanggapi kenaikan biaya pengelolaan dan tarif listrik. Sejak diumumkannya informasi kenaikan tarif, terhitung telah dua kali para penghuni secara swadaya berkumpul dan menggalang persatuan sebagai pemilik unit apartemen untuk menuntut musyawarah dan mufakat. Pertemuan pertama dilakukan pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2009 bertempat di lobi Apartemen Permata Eksekutif. Sedangkan pertemuan kedua dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2009.

Setelah pertemuan pertama terlihat ada beberapa surat dengan tulisan tangan atas nama penghuni yang ditanda-tangani oleh beberapa penghuni yang hadir dan ditempel di koridor-koridor area publik dan di dalam setiap lift di lingkungan Apartemen Permata Eksekutif. Terhitung 1 hari sejak ditempelkannya surat tersebut, redaksi tidak melihat lagi keberadaan surat tersebut.

Hari Rabu tanggal 29 Juli 2009, setiap pemilik unit menerima selembar surat atas nama para penghuni unit Apartemen Permata Eksekutif yang berisi diantaranya menolak kenaikan tarif listrik, menolak keputusan yang sifatnya sepihak, dan secara spesifik menyebutkan salah satu karyawan PT. Universal Dwikarya yang dinilai tidak kompeten bekerja mewakili Building Management. Dari surat tersebut terlihat bahwa para penghuni Apartemen Permata Eksekutif mengancam tidak membayar iuran pengelolaan/Service Charge, hingga pihak Building Management dalam hal ini PT. Universal Dwikarya untuk mau melakukan musyawarah dan mufakat sehubungan dengan kenaikan tarif Apartemen Permata Eksekutif.

Usaha Solidaritas Yang (Selalu) Terjegal

Memanipulasi kegiatan dan administrasi pada bisnis apartemen ternyata tidak hanya ada di Apartemen Permata Eksekutif saja. Hal ini pernah diungkapkan pada salah satu surat khabar harian di Jakarta tahun 2006. Sayangnya pihak pemilik dan penyewa kurang begitu memiliki kepedulian akan hal ini, sehingga saat permasalahan ini dimeja hijau-kan pada akhirnya dikalahkan oleh pihak pengembang.

Sejak tahun 2002 berbagai usaha telah diupayakan oleh pihak pemilik dan penyewa Apartemen Permata Eksekutif , namun sayangnya usaha-usaha tersebut terjegal oleh aksi premanisme dan akal-akalan pihak pengembang. Salah satunya adalah yang terjadi pada usaha pembentukan Perhimpunan Pengurus Apartemen Permata Eksekutif beberapa bulan Juni lalu yang menghasilkan pro dan kontra hingga saat ini.

Tidak Ada Musyawarah Mufakat, Hanya Pemungutan Suara

Selama berlangsungnya sidang Pembentukan Perhimpunan Penghuni Apartemen Permata Eksekutif, Julius sebagai pimpinan sidang rapat tidak berusaha melakukan musyawarah mufakat melainkan melakukan pemungutan suara, sehingga hal ini berdampak pada hasil sidang rapat.

Hal ini diutarakan oleh Dina pemilik unit 19B tower I. Pimpinan sidang menggunakan satuan kepemilikan unit rumah susun atau disebut sebagai Nilai Perbandingan Proporsional (NPP) untuk melakukan pemungutan suara. Dari absensi yang redaksi peroleh, terisi oleh undangan sebanyak 171 baris. Sedangkan sebanyak 135 baris dalam absensi adalah jumlah unit APE yang dikuasakan kepada staf Building Management dari PT. Universal Dwikarya. Ini artinya, yang murni pemilik non-PT. Universal Dwikarya hanya sebanyak 36 unit kepemilikan. Dan ini berari PT. Universal Dwikarya memiliki hak suara 80% dari total kehadiran.

Selanjutnya menurut Dina, sangat ironis, karena PT. Universal Dwikarya yang menyatakan penyelenggaraan sidang rapat ini untuk kepentingan bersama, ternyata berlaku tidak gentlement dalam menyelenggarakan pertemuan penghuni ini. Karena dengan cara pemilihan menggunakan metode unit kepemilikan sudah dapat dipastikan pihak PT. Universal Dwikarya akan memilih Kiki Abdurahman sebagai Ketua Pengurus Perhimpunan Penghuni yang notabene adalah Direktur PT. Universal Dwikarya.

Penyangkalan Rapat Umum Pembentukan Perhimpunan Penghuni

Pertemuan penghuni dengan topik "Rapat Umum Pembentukan Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Hunian dan Non Hunian Apartemen Permata Eksekutif" akhirnya mengundang penyangkalan dari beberapa pemilik Apartemen Permata Eksekutif. Sejak pertama kali Julius sebagai pimpinan sidang rapat ini berbicara di depan forum rapat, beberapa pemilik mengajukan pertanyaan terkait undangan rapat yang cacat hukum dan status Perhimpunan Penghuni yang akan dibentuk.

Heru salah seorang pemilik unit Apartemen Permata Eksekutif (APE) 7P di tower II menyatakan bahwa seharusnya pertemuan ini untuk membentuk Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Sementara (PPRSS). Selanjutnya menurut Heru, pengurus PPRSS ini juga berstatus sementara, hal ini dikarenakan penghuni dan pemilik unit APE belum pernah diundang ataupun melihat pengumuman keberadaan PPRSS tersebut sebelumnya oleh pihak developer. Pengurus Sementara yang pernah ada berasal dari swadaya pemilik APE dan tidak didukung oleh developer. Hal ini merupakan bukti tidak transparannya pihak Building Management kepada pemilik unit APE. Sementara itu Erlina sebagai pemilik unit APE 7K tower II juga mempermasalahkan tentang keabsahan dari surat yang dikirimkan oleh pihak PT. Universal Dwikarya sebagai pengembang APE. Menurut Erlina, surat undangan yang tertulis "Kepada Seluruh Pemilik Tower I & II", seharusnya ditujukan kepada per nama pemilik unit. Hal ini selain cacat secara administratif juga cacat secara hukum. Antong pemilik unit APE juga menyatakan keberatannya karena pada poin terakhir undangan tertulis "Tata Tertib Rapat dilampirkan", namun pada kenyataannya pihak pengundang tidak melampirkannya, melainkan membaginya saat peserta undangan melakukan absensi kedatangan di meja registrasi undangan. Berkaitan dengan tata tertib rapat tersebut, Erlina juga menyatakan bahwa hal inilah yang akhirnya berakibat kehadiran peserta rapat tidak memenuhi kuota. Selain akibat cacat administratif, di lapangan ternyata tidak semua pemilik unit APE menerima surat undangan ini. Pengakuan Kustanto pemilik unit APE 5B tower I menguatkan hal ini. Kustanto sama sekali tidak menerima surat undangan baik melalui unitnya langsung maupun melalui kotak surat di lobi tower I.

Sebaliknya, Julius menanggapi dan menegaskan bahwa Pengurus Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Sementara (PPRSS) pada dasarnya adalah amanah Undang-Undang Republik Indonesia. Selanjutnya menurut Julius, pembentukan PPRSS tidak diperlukan lagi karena hal ini adalah kewenangan penuh dari pihak PT. Universal Dwikarya sebagai pengembang. Sedangkan apabila pemilik unit APE merasa keberatan untuk mengikuti sidang dan merasa surat undangan ada cacat hukum, serta proses sidang ini dirasakan cacat hukum, Julius mempersilahkan pemilik unit APE untuk melakukan upaya hukum di luar sidang rapat.

Karena aspirasi dan pendapat pemilik unit APE tidak dihargai oleh pimpinan sidang rapat, maka sekitar 24 orang dari total 47 yang ada di dalam ruangan sidang rapat akhirnya keluar dari ruang sidang rapat. Pemantauan di lapangan, setiap 2 hingga 10 menit kemudian, beberapa pemilik unit APE sebagai undangan sidang rapat juga melakukan hal yang sama. Wiharto sebagai pemilik unit APE yang sekaligus menjabat sebagai ketua RW 7 menyatakan bahwa ada ketidakadilan pada proses sidang rapat, karena hasil sidang rapat sudah terlihat mengarah kepada pembentukan pengurus yang mendukung Kiki Abdurahman sebagai Ketua Pengurus Perhimpunan Penghuni.

Rapat Perhimpunan Penghuni Apartemen Permata Eksekutif

Diselenggarakan oleh PT. Universal Dwikarya selaku Building Management Apartemen Permata Eksekutif (APE) pada hari Sabtu tanggal 28 Juni 2008 pukul 10:00WIB hingga selesai pada pukul 14:30 WIB di Auditorium APE.

Dihadiri oleh pemilik unit APE, pemegang kuasa pemilik unit APE, staf PT. Universal Dwikarya yang sekaligus staf Building Management APE, perwakilan dari Kecamatan Kebon Jeruk, konsultan notaris, pihak Kepolisian dari satuan pos polisi Kelapa Dua dan para satuan keamanan APE.

Duduk di depan sidang rapat kiri ke kanan adalah: Ramot sebagai Building Manager Building Management APE, Julius sebagai pimpinan sidang rapat, Samuel selaku Asisten General Manager Building Management APE, lalu Andhika dari konsultan notaris.

Meja yang berada di atas podium telah diberikan penanda dari karton putih tertulis "Dinas Perumahan", namun tidak ada wakil yang hadir. Lalu penanda "Camat", "Pimpinan Sidang". Sedangkan pada meja paling kanan di atas podium, tertulis penanda nama "notaris" yang akhirnya dibalik oleh Aulia (staf hukum Building Management APE) karena ketahuan yang duduk di bangku tersebut bukan dari Notaris. Sedangkan Agus sebagai staf keuangan Building Management APE terlihat sibuk dengan komputernya. Agus sedang membuka aplikasi spreadsheet untuk menyalin daftar hadir yang didalamnya sudah terdapat rumus perhitungan Nilai Perbadingan Proporsional (NPP).

Pihak kepolisian yang hadir juga terlihat memegang kamera untuk mengabadikan proses sidang rapat. Ramot dan Samuel sama sekali tidak menggunakan hak suaranya untuk berbicara di depan undangan.

Penghuni Memiliki Data Pemilik Apartemen

Sejak masalah asuransi mengemuka atas desakan dari salah satu anggota pengurus sementara PPSAPE pilihan penghuni bulan Februari 2007, akhirnya permasalahan kepemilikan polis per unit apartemen ini disediakan oleh pihak Building Management bagi pemilik unit apartemen. Pihak asuransi yang mengeluarkan polis tersebut adalah Panin Insurance yang berkedudukan di Jakarta. Pada lampiran polis dan surat kepemilikan polis juga terdapat informasi tentang seluruh data pemilik unit apartemen tower I dan tower II.

Sayangnya setelah hal ini diinformasikan pada setiap pertemuan penghuni, diketahui bahwa pihak Building Management tidak menyerahkan polis asuransi per unit apartemen ini kepada semua pemilik. Hal ini terlihat pada surat pengiriman polis dan atas pengakuan dari pemilik unit. Bahkan ada pemilik unit yang namanya tertera pada surat tersebut sama sekali tidak menerima polis asuransi yang dijanjikan.

Beberapa penghuni dan pemilik unit yang aktif akhirnya berinisiatif untuk menyebarkan data tersebut kepada penghuni dan pemilik unit apartemen yang belum menerima informasi tersebut. Dari data yang kami peroleh, pemilik unit Apartemen Permata Eksekutif baik tower I dan tower II terhitung kurang lebih 400 kepemilikan.

PPSAPE Ingin Musyawarah Mufakat

Pengurus Sementara Perhimpunan Penghuni Apartemen Permata Eksekutif (PPSAPE) selalu berharap agar pembentukan PPAPE segera dilaksanakan. Meskipun belum mendapatkan respon yang baik dari pihak Building Management, para anggota selalu berusaha membangun komunikasi dua arah yang baik dengan penghuni dan pihak Building Management.

Pada pertemuan tanggal 18 September 2007, Kiki Abdurahman mengatakan bahwa dirinya merasa diteror dengan masuknya SMS yang bernada mengancam. Para anggota PPSAPE menolak cara-cara kekerasan seperti itu. Pengurus Sementara PPAPE hanya ingin membantu para penghuni dan pemilik unit apartemen agar segera memperoleh hak tinggal yang layak dan penuh dengan transparansi. Satu-satunya jalan adalah dengan membentuk Perhimpunan Penghuni Apartemen Permata Eksekutif. Pada intinya, para anggota pengurus ini selalu terbuka apabila pihak Building Management mau bermusyawarah untuk mendapatkan kata sepakat dalam membentuk PPAPE.

PT. Universal Dwikarya Telah Merugi

Pada pertemuan singkat dengan dengan Pengurus Sementara PPAPE, Kiki Abdurahman selaku Direktur Utama PT. Universal Dwikarya mengatakan bahwa sejak pertama membangun Tower I, PT.Universal Dwikarya telah merugi. Sehingga menurut perkiraan para pemilik dan penghuni unit apartemen, hal ini membuat pihak Building Management seringkali membuat keputusan yang tidak lazim.

Keputusan yang tidak lazim tersebut termasuk menunda pembentukan Perhimpunan Penghuni Apartemen Permata Eksekutif. Alhasil banyak hal yang menjadi pertanyaan penghuni dan pemilik unit apartemen. Pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab hingga saat ini adalah mengenai pajak, transparansi uang service charge dan asuransi unit apartemen. Pertanyaan-pertanyaan tersebut muncul setiap kali pihak Building Management yang notabene adalah PT. Universal Dwikarya ini menyelenggarakan pertemuan.

Beberapa pertanyaan muncul saat pertemuan, salah satu penghuni dengan lugas berkata "kalo merugi kenapa pembagunan apartemennya diteruskan pak Kiki?". Beberapa penghuni lainnya mengusulkan dengan lebih bijaksana, bahwa apabila pihak Building Management merugi, mengapa tidak melimpahkan permasalahan tersebut kepada outsourcer yang lebih berpengalaman saja. Penghuni juga ada yang memperkirakan bahwa ruginya PT. Universal Dwikarya berakibat pada biaya tagihan air per kubik dan biaya listrik yang mahal. Belakangan, penghuni dan pemilik unit apartemen beranggapan bahwa kenaikan service charge adalah langkah praktis bagi pihak Building Management agar dapat menutup kerugian tersebut.

Korespondensi Tidak Profesional dan Keputusan Sepihak

Sejak pertama kali berkomunikasi dengan Staf Building Management PT. Universal Dwikarya, Pengurus Sementara Perhimpunan Penghuni Apartemen Permata Eksekutif (PPAPE) memandang korespondensi pihak Building Management tidak profesional. Permasalahan ini terasa mengganggu dan berlarut-larut hingga akhirnya Pengurus Sementara PPAPE minta agar hal tersebut disampaikan melalui media ini.

Pengurus Sementara hasil pemilihan penghuni pada Februari 2007, selalu memantau aktifitas pihak Building Management hingga diselenggarakannya pertemuan dengan penghuni pada bulan 26 Februari 2008. Yang sangat memprihatinkan adalah pihak Building Management mengambil keputusan sepihak dalam merancang hasil pertemuan. Notulen yang disusun dan disebarkan kepada para penghuni tanpa ada persetujuan dari wakil penghuni. Pihak Building Management mengatakan bahwa tanda tangan kehadiran saja sudah mencukupi untuk melegalkan keputusan hasil pertemuan tersebut. Para penghuni sudah terbiasa saling berkomunikasi dengan penghuni lainnya melalui telpon dan SMS. Sehingga hal ini terungkap dan kami wartakan.

Yang sangat mengagetkan adalah adanya keputusan sepihak dari pihak Building Management yang menarik iuran sebesar Rp.100.000,-/pemilik (seratus ribu rupiah per pemilik unit apartemen) untuk membayar biaya notaris pembentukan Perhimpunan Penghuni Apartemen Permata Eksekutif. Sedangkan menurut informasi dari pihak Building Management, biaya untuk membayar notaris adalah kurang lebih sebesar 35 juta-an rupiah.

Surat Undangan Yang Membingungkan

Pada minggu kedua bulan Juni 2008 Penghuni Unit Apartemen Permata Eksekutif telah menerima surat undangan untuk menghadiri rapat umum dengan agenda pembentukan pengurus sementara perhimpunan penghuni. Ini adalah kabar gembira sekaligus mengagetkan. Beberapa penghuni berkomentar tentang keganjilan pada surat undangan tersebut. Maklum saja, para penghuni di Apartemen Permata Eksekutif sebagian besar adalah para profesional dari berbagai industri. salah satu komentar yang kami kutip disini adalah dari praktisi hukum. Beberapa komentar berasal dari praktisi komunikasi yang hingga kini aktif di kantor konsultan Public Relations di bilangan Permata Hijau.

Secara legal drafting, praktisi hukum tersebut mengatakan bahwa surat undangan dari Building Management tidak memiliki kekuatan hukum sama sekali. Pertama, meskipun ditandatangani oleh Direktur Utama PT. Universal Dwikarya, surat undangan tersebut tidak menggunakan kop surat. Kedua, surat yang seharusnya ditujukan kepada masing-masing nama pemilik unit, namun ternyata mencantumkan "Kepada Seluruh Pemilik Unit Tower I & II". Ketiga, agenda rapat tentang pembahasan AD/ART yang direncanakan hingga disahkannya AD/ART tersebut, ternyata tanpa melampirkan AD/ART yang dimaksudkan.

Praktisi komunikasi juga menilai bahwa surat undangan tersebut membingungkan. Pertama, pada halaman kedua surat undangan tersebut tertulis bahwa tata tertib Rapat Umum dan stiker untuk kendaraan undangan dilampirkan. Namun pada kenyataannya dua hal tersebut tidak dilampirkan sama sekali. Kedua, sebuah Rapat Umum seharusnya memiliki dokumentasi yang baik dan dapat diketahui publik, namun pada halaman kedua tertulis para undangan dilarang membawa kamera, video kamera dan alat perekam. Hal ini memperlihatkan bahwa pihak building management belum berani melakukan transparansi. Ketiga, akan lebih efisien kiranya apabila building management memiliki daftar penghuni atau pemilik unit apartemen yang syah. Sehingga panitia rapat dapat meminta para undangan untuk menunjukkan KTP atau kartu identitas yang merujuk kepada kepemilikan unit apartemen tersebut. Namun, dalam surat undangan tersebut mencantumkan tentang keharusan bagi undangan untuk menunjukkan semua surat-surat kepemilikan unit apartemen. Pendapat lainnya dilontarkan oleh pengamat hukum sekaligus pakar komunikasi, beliau meragukan suksesnya rapat tersebut, karena dengan persyaratan para undangan yang begitu merepotkan, dirasakan kehadiran para undangan tidak memenuhi quota dalam persyaratan pembentukan Pengurus Sementara Perhimpunan penghuni.

Dari beberapa komentar yang ada baik secara lisan, melalui telpon maupun SMS, secara umum para penghuni berharap agar pertemuan kedua ini berjalan dengan lancar dan transparan.

Pertemuan Tiga Bulanan Yang Tertunda

Sesuai kesepakatan antara penghuni dan building management pada pertemuan tanggal 26 Februari 2008 yang lalu, pertemuan rutin tiga bulanan yang kedua akan diselenggarakan pada tanggal 26 Mei 2008. Namun hingga tanggal 31 Mei 2008, Building Management Apartemen Permata Eksekutif belum memberikan pengumuman tentang rencana pertemuan kedua tersebut. Hal ini sangat disayangkan karena para penghuni sangat mengharapkan keseriusan dari building management PT. universal Dwikarya dalam mengurus Unit Apartemen Permata Eksekutif secara transparan dan profesional.

Beberapa kali anggota pengurus sementara Perhimpunan Penghuni yang dibentuk pada bulan Februari 2007 lalu juga turut mengingatkan pihak Building Management menjelang batas waktu pertemuan tiga bulanan pada bulan Mei 2008. Hal tersebut ternyata telah mendapatkan respon yang baik dari pihak Building Management. Pada minggu kedua Juni 2008, pengurus sementara Perhimpunan Penghuni Apartemen Permata Eksekutif mendapatkan informasi dari staf Building Management / PT. Universal Dwikarya mengenai informasi pertemuan kedua tersebut. Hal ini disampaikan secara lisan, bahwa pertemuan kedua tersebut sedianya akan diselenggarakan pada tanggal 28 Juni 2008.

Pertemuan Penghuni Hari Selasa 26 Februari 2008

Akhirnya pihak Building Management yang diwakili oleh PT Universal Dwikarya (PT.UD) memutuskan untuk mengundang penghuni Apartemen Permata Eksekutif (APE) untuk menghadiri sebuah pertemuan. Pertemuan tersebut diselenggarakan di Auditorium APE pada hari Selasa malam pukul 19.00 WIB dan selesai hingga pukul 21.30 WIB. Dalam pertemuan ini Direktur PT. UD Kiki Abdurahman hadir memberikan penjelasan tentang alasan kenaikan Service Charge (SC) yang telah diumumkan melalui surat edaran bulan Desember 2007.

Terlihat pada pertemuan tersebut seluruh staf Building Management hampir seluruhnya hadir pada pertemuan dan penghuni yang hadir kurang lebih 22 orang.Pertemuan tersebut lebih banyak menampung keluhan dari para penghuni, sementara pihak Building Management cenderung menunda penyelesaian masalah yang dikeluhkan para penghuni tersebut. Keluhan para penghuni diantaranya masalah fasilitas yang sudah tidak layak dan tidak terawat, permasalahan hubungan sosial antara staf Building Manajemen dengan penghuni, permalasahan tagihan-tagihan yang belum ada penjelasan dan transparasinya, permasalahan kinerja internal Building Management dan permasalahan pembentukan Perhimpunan Penghuni. Selanjutnya menurut para penghuni, hal tersebut disampaikan berupa surat tertulis dan ditujukan kepada Direktur PT.UD melalui staf Building Management. Namun Kiki Abdurahman mengatakan bahwa hingga saat ini, tidak pernah menerima informasi atau surat apapun dari staf Building Management.

Kiki Abdurahman terlihat menampung semua keluhan penghuni sementara dua staf PT.UD yaitu Samuel dan Rina mencatat setiap permasalahan yang telah diungkapkan dan didiskusikan. Kiki Abdurahman menyatakan bahwa mulai saat ini, semua keluhan dan informasi berupa surat tertulis harap meminta tanda tangan penerima surat, dalam hal ini staf Building Management, dan selanjutnya akan ditindak lanjuti.

Pada sesi terakhir pertemuan malam itu, salah satu penghuni memberikan informasi tentang keberadaan blog ppape ini dengan menuliskan alamat URL pada papan tulis http://ppape.blogspot.com

Atas desakan para penghuni, Building Management memutuskan untuk menyelenggarakan pertemuan yang sama pada kurun waktu tiga minggu yang akan datang, tepatnya pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2008. Namun saat hal ini ditanyakan kepada Kiki Abdurahman, beliau menyatakan 'tidak janji' hadir pada pertemuan berikutnya.

Belum Ada Pertemuan Penghuni Karena Kiki Baru Pulang Dari Luar Negeri

Berkaitan dengan informasi kenaikan biaya pengelolaan unit apartemen (Service Charge), Ditto sebagai ketua pemrakarsa Perhimpunan Penghuni Apartemen Permata Eksekutif (PPAPE) menyatakan akan menunggu keputusan Building Management. Selanjutnya menurut Ditto, PT.Universal Dwikarya (PTUD) selaku Building Management Apartemen Permata Eksekutif (APE) berkewajiban mengadakan pertemuan dengan penghuni guna memberikan penjelasan atas naiknya Service Charge sekaligus kenaikan tarif parkir. Hal ini diutarakan setelah beliau menanyakan kepada Samuel yang menjabat sebagai Asisten General Manager PTUD.

Saat diklarifikasi dengan Rina selaku staf bagian keuangan PTUD, hal ini dibenarkan. Selanjutnya menurut Rina, Kiki Abdurahman baru saja tiba dari kepergiannya di luar negeri pada tanggal 9 Januari 2007. Saat ditanya tentang rencana pertemuan dengan penghuni, yang bersangkutan menyatakan tidak tahu menahu. Hal ini ditegaskan karena semua keputusan di tangan Kiki dan semua staf hanya sekedar pelaksana saja.

Hingga berita ini kami siarkan, belum ada pengumuman dari pihak PTUD tentang rencana pertemuan dengan penghuni menyangkut kenaikan tarif Service Charge dan tarif parkir.

____________________________________________________________________________________
Never miss a thing. Make Yahoo your home page.

http://www.yahoo.com/r/hs

Pemrakarsa Perhimpunan Penghuni Belum Memberikan Respon Strategis

Sejak bencana banjir yang menimpa wilayah Kelurahan Kelapa Dua Jakarta Barat pada bulan Pebruari 2007, beberapa penghuni sepakat berkumpul di Auditorium Apartemen Permata Eksekutif (APE) untuk membentuk Perhimpunan Penghuni Apartemen Permata Eksekutif (PPAPE). Hasil pertemuan adalah surat permohonan kepada pihak pengelola apartemen tentang peningkatan pelayanan dan pembentukan pengurus sementara PPAPE.

Di sela-sela pertemuan antara para pengurus setiap minggunya Salah satu pengurus menyatakan bahwa pengurus sementara PPAPE yang dibentuk pada bulan Pebruari 2007 tersebut dianggap sebagai pemrakarsa pembentukan PPAPE. Inisiatif yang ditunjukkan pemrakarsa PPAPE ini sangat beragam, namun beberapa kali tidak mendapatkan tanggapan yang positif dari pihak pengelola APE. Sebagai contoh, inisiatif pembuatan kotak dana bagi karyawan pengelola APE sebagai kompensasi penolakan pembayaran biaya pengelolaan (Service Charge) tidak disetujui oleh pihak pengelola. Juga pernah pemrakarsa PPAPE membuat berita hasil rapat bersama antara pengelola dengan penghuni yang akan disosialisasikan pada papan pengumuman atau pada lift di setiap tower. Permohonan pemasangan berita rapat tersebut ternyata tidak mendapatkan persetujuan dari pihak pengelola.

Belakangan pada pertemuan tanggal 18 September 2007, Kiki Abdurahman memberikan tanggapan atas pertanyaan dan desakan pemrakarsa PPAPE untuk sesegera mungkin membentuk PPAPE. Disebutkan bahwa dirinya kurang berkenan dengan cara-cara represif dari oknum yang mengaku mewakili penghuni APE yang mengirimkan SMS bernada ancaman. Hal tersebut dianggapnya tidak santun.

Pada tanggal 3 Oktober 2007 diadakan pertemuan penghuni dan pengelola APE. Sejak saat itu pemrakarsa PPAPE sudah tidak pernah lagi melakukan kegiatan rutin setiap minggunya. Seakan-akan aktifitas tersebut hilang begitu saja. Hingga saat ini, pihak pemrakarsa PPAPE belum memberikan respon strategis atas kenaikan tarif Service Charge (SC) yang diumumkan oleh pihak pengelola pada bulan Desember 2007 lalu.

Kenaikan Tarif SC Hanya Isu PT. Universal Dwikarya

Melalui surat tertanggal 21 Desember 2007 diputuskan bahwa mulai 1 Januari 2008 tarif Service Charge (SC) akan dinaikkan dari Rp.5.000,- menjadi Rp.7.500,-. Lembaran surat tersebut menimbulkan reaksi negatif dari pemilik unit dan penghuni Apartemen Permata Eksekutif (APE).

Hal ini mengemuka karena kenaikan SC tersebut tidak dijelaskan secara resmi melalui forum dan pertemuan antara pengelola dan penghuni APE. Menurut pejabat struktural PT.UD, dirinya hanya bertugas menandatangani surat tersebut saja, mengenai kebenaran informasi dan kenaikan pembayaran tersebut sepenuhnya hak dan wewenang direksi PT.UD.

Meskipun demikian dirinyapun mengakui memiliki pendapat berbeda dengan direksi PT.UD, bahwa keputusan direksi ini sepatutnya diawali dengan undangan kepada pihak penghuni APE. Sedangkan tentang kebenaran pemberlakuan kenaikan tarif SC pada bulan Januari 2008 nanti, yang bersangkutan menanggapi dengan keragu-raguan.

Keputusan PT. Universal Dwikarya Tanpa Kompromi

Senin, tanggal 24 Desember 2007, petugas pengelola gedung Apartemen Permata Eksekutif (APE) menyebarkan surat dengan tajuk kenaikan Service Charge (SC). Salinan surat satu halaman dengan nomor Ref044/BM/APE/CE/XII/07 tersebut diselipkan pada bagian bawah pintu unit APE. Padahal setiap unit APE memiliki kotak suratnya masing-masing. Surat tanpa amplop ini ditandatangani oleh dua orang pejabat struktural PT. Universal Dwikarya (PTUD), yaitu Samuel sebagai Ass.General Manager dan Ramot sebagai Building Manager.

Upaya PTUD selaku pengelola gedung APE ini dirasakan efisien dan efektif, karena pengelola tidak perlu membuat pertemuan dengan penghuni. Sehingga keputusan sepihak ini dianggap disetujui oleh penghuni, mengingat surat dilayangkan bulan Desember 2007, sedangkan keputusannya bulan Januari 2008, dimana durasi waktu tersebut banyak hari libur.

Salah satu pegawai struktural yang tidak mau disebutkan namanya, mengakui bahwa isi surat tersebut merupakan perintah langsung dari direksi kepada pegawai struktural agar segera menandatangani surat pemberitahuan tersebut meskipun tanpa kompromi dengan penghuni APE.